Antara Khayalan Dan kenyataan Dalam Hidup Menuju Kehidupan

Sejarah pemerintahan di Ternate diawali pada tahun 1257 pada masa terbentuknya kerajaan Moloku di bawah kekuasaan BAAB Mansur Malamo. Berdasarkan Zelf Bestuur Regeling 1938. Ternate merupakan bagian dari 4 (empat) Swapraja di Daerah Maluku Utara disaping Tidore, Jailolo dan Bacan.

Pada masa kesultanan Ternate, struktur Pemerintahan telah tergambar dengan jelas di mana dalam kesultanan dibagi atas beberapa Distrik .Setiap Distrik dikepalai oleh seorang Distrik Hoofd yang membawahi beberapa Ender Distrik Setiap Ender Distrik dikepalai oleh seorang Ender Distri Hoofd.

Dalam mekanisme penyelenggaraan pemerinta pada saat itu seorang Distrik Hoofd dan Ender Distrik Hoofd diangkat dan diberhentikan oleh Sultan. Rakyat mengenal sebutan-sebutan tersebut dengan “Sangadji” yang membawahi kampung-kampung dengan “Mahimo” sebagai kepalanya.

F. S. A. de CLERCQ dalam bukunya BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER RESIDENTIE TERNATE terdapat 3 fase pemerintahan dengan dimasa kerajaan Ternate yaitu :


1257 – 1486 , berdirinya Kerajaan – Kerajaan dengan beberapa Kepala Pemerintahan Kerajaan tertentu di Ternate dan Tidore
1486 – 1817 , masuknya Agama Islam dan tampilnya Sultan pertama sampai berakhirnya Pemerintah sementara Inggris
1817 – 1888 , peralihan kekuasaan Belanda



Fase Pemerintahan tahun 1257–1486 , berdirinya Kerajaan- Kerajaan dengan beberapa Kepala – kepala Pemerintahan di Ternate








Kaicil MASHUR MALAMO 1257 – 1277 adalah pemimpin Kerajaan pertama dengan menggunakan titel Kolano. bertempat tinggal di Sampalu, Gamlamo Tua.

Kaicil JAMIN , 1272 – 1284

Kaicil KAMALU , 1284 – 1298

Kaicil BAKUKU , 1284 – 1304 Pada masa Pemerintahannya, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Foramadiahe

Kaicil NGARA MALAMO , 1304 – 1317

Kaicil PATSARANGAH MALAMO , 1317 – 1322

Kaicil SIDANG ARIF MALAMO, 1322 – 1331 Kempat Kerajaan Maluku menyetujui suatu Perserikatan berdasarkan persekutuan Moti ( Moti Verbond ).Pada masa ini banyak orang Jawa dan Arab berdiam di Ternate.

Kaicil PAJIMALAMO, 1332–1332

Kaicil SAH ALAM , 1332 – 1343 Ia memasukkan Pulau Makian di bawah kekuasaan Kerajaan Ternate

Kaicil TULU MALAMO ,1343 – 1347 Perjanjian Moti dibatalkan.

Kaicil KIE MABIJI , 1347 – 1350

Kaicil NGOLO MACAHAYA ,1350 – 1357

Kaicil MAMOLO , 1357 – 1372

Kaicil GAPI MALAMO I , 1359 – 1372

Kaicil GAPI BAGUNA I , 1372 – 1377 Putra tertuanya kawin dengan Putri Kerajaan Jailolo dan dengan demikian menjadi ahli waris Kerajaan ini.

Kaicili KAMALU 1377 – 1432

Kaicil SIN ( GAPI BAGUNA II ) 1432 – 1465

Kaicil MARHOEM 1465 – 1486 Putranya adalah Sultan ZAINAL ABIDIN.




1486 – 1817 , masuknya Agama Islam dan tampilnya Sultan pertama sampai berakhirnya Pemerintah sementara Inggris


1 4 8 6


ZAINAL ABIDIN, Sultan Ternate pertama. Ia pergi ke Jawa berguru dan memperoleh ajaran Agama Islam dari Sunan Giri. Menurut beberapa sumber, ia wafat ketika dalam perjalanan pulang, sedangkan sumber lain mengatakan bahwa ia memerintah hingga akhir abad 15.


1 5 0 0
KAICIL LELIATUR Sultan Ternate yang ke II. Ia mewajibkan seluruh kaula Kerajaan berpakaian yang pantas dan harus menikah menurut hukum Islam..


1 5 3 5
KAICIL HAJOER atau HAIRUN, Sultan Ternate ke-3. Dalam daftar Raja – Raja Arab, Ia tercatat memerintah dari tahun 1538 – 1565. Penulis Portugis menyebutkan Aciro.


1 5 7 0










SULTAN HAIRUN, atas perintah Wali Negeri de Mesquita dibunuh dalam Benteng oleh Portugis. BABULLAH DATU SAH, Sultan Ternate ke – 4. Babullah disebut sebagai Penguasa 72 Pulau, walaupun di Ternate sendiri sebutan ini tidak dikenal.Dibawah kekuasaan Sultan ini, Kerajaan – Kerajaan Ternate membentang :

Di bagian Selatan sampai Bima

Di bagian Barat sampai Makassar

Di bagian Timur sampai Banda

Di bagian Utara sampai Mindanao.


1 5 8 4
SAIFUDDIN, Sultan Ternate ke – 5. Dilahirkan sekitar tahun 1563 dan tinggal dengan Ayahnya di –Benteng Gamlamo.


1 6 0 7






KORNELIS MATELIEF DE JONGE, tiba di Ternate dan membangun Benteng di tempat bernama-Malajoe ( Fort Oranje ). Pada 26 Juni Ia mengadakan perjanjian dengan Mudaffar bahwa untuk bantuannya melawan Spanyol, Ia memperoleh monopoli perdagangan rempah – rempah.Menurut catatan Valentijn ( I B hal. 224 ) bahwa pada 1610, Mudaffar dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke -6.Gerard Gerardzoon Van Der Buis diangkat sebagai Ketua suatu Dewan yang terdiri dari 8 orang untuk mendampinginya


1 6 2 7
Sultan Mudaffar Wafat. Kaicil Hamzah, Sultan Ternate ke –7


1 6 4 8
MANDARSYAH, Sultan Ternate ke-8


1 6 7 5 . .
KAICIL SIBORI Amsterdam, Sultan Ternate ke-9.Menurut Van Der Crab, Sultan ini memerintah hingga tahun 1691, tetapi menurut Valentijnhanya sampai 1910. Pada tahun 1675, Ia mengurus seorang Duta ke Batavia, dan dengan Duta ini Pemerintah Tertinggi Belanda mengadakan perjanjian tanggal 7 Januari 1676 dan pada 12 Oktober.


1 6 9 2
KAICIL TOLOKO, Sultan Ternate ke-10.Menurut Van Der Crab, titel Sultan ini adalah : Said Fathullah. Sultan ini berkuasa hingga 1714.


1 7 1 4
RAJALAUT, Sultan Ternate ke-11 Sultan ini berkuasa sampai tahun 1751 (1165 H ). .


1 7 5 1
KAICIL OUTHOORN INSAH, Sultan Ternate ke-12. Setahun kemudian (1 7 5 2 ) terjadi penyatuan Makian dan Kesultanan Ternate ( Perjanjian 4 juni )


1 7 5 4
SAHMARDAN, Sultan Ternate ke-13. .


1 7 6 3
ZWAARDEKROON, Sultan Ternate ke-14 .


1 7 7 7
KAICIL ARUNSAH, Sultan Ternate ke-15 .



……………………………………., Sultan Ternate ke 16


1 7 9 6
Sarka atau Sarkan, Sultan Ternate ke-17.


1 8 0 1
MOHAMMAD YASIN, Sultan Ternate ke-18.


1 8 0 7










MOHAMMAD ALI, Sultan Ternate ke-19.Perjanjian Belanda dengan Sultan ini ditandatangani di Benteng Oranye, tanggal 16 Mei 1807. Butir dan pasal 14 perjanjian berbunyi : “ Sultan dan Pembesar – Pembesar Kerajaan berjanji akan tetap setia, pada pelindung mereka, Kompeni Hindia Timur Belanda ( Nederland Indische Companie ) dan setiap tahun akan mengirim 2 budak laki-laki, 2 budak perempuan, 10 ekor burung Kakatua dan 10 ekor burung Nuri berkepala merah.Perjanjian ini pada akhirnya tidak di tepati Ternate.Pemerintah Belanda memperoleh berita, bahwa pada 1806 di Negeri Belanda, Republik Bataaf di Negara itu telah bertukar dengan Kekaisaran Perancis.





Fase 1945 sampai dengan 1958 , sesudah Masa Penjajahan

Pada akhir masa penjajahan Ternate tetap merupakan ibu kota Keresidenan yaitu Keresidenan Maluku Utara dalam kurun waktu 1945 s/d 1959 yang berturut-turut dipimpin oleh : Residen Iskandar Muhammad Djabir Sjah ( 1945 – 1950 ): Residen Zainal Abidin Sjah.( 1950 – 1956 ) dan Residen D. M. Usman Sjah ( 1956 – 1959 )

Perkembangan struktur pemerintahan yang terjadi di awall masa kemerdekaan ini, ikut merubah struktur pemerintahan di daerah Maluku bagian utara . Perkembangan struktur pemerintahan secara nasional turut mempengaruhi sistim pemerintahan di Ternate ketika dikeluarkannya Undang-Undang nomor : 49, Tahun 1950 tentang pembentukan negara Indonesia Timur (NIT) di mana saat itu Maluku dibagi menjadi 2 Daerah yaitu Maluku Utara dan Maluku Selatan. Kemudian Undang-Undang No.5 1957 tentang Pokok pemerintahan Daerah mulai diberlakukan Prinsip Otonomi riil dan atasan dasar Undang-undang dimaksud dikeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1957 sebagai dasar pembentukan Daerah otonom Maluku Utara yang kemudian di kokohkan dengan undang-undang No. 60 Tahun 1958 dimana kota Ternate merupakan pusat pemerintahan Daerah tingkat II Maluku Utara .

Lintasan perjalanan sejarah dan pergeseran sistim serta fungsi pemerintahan di Daerah pada saat itu bersama pula dengan kedudukan kota Ternate menjadi sebuah kota otonom karena disamakan dengan kota Praja lainnya yang dipimpin oleh seorang Walikota dan disamping Walikota terdapat sebuah dewan yang dinamakan Dewan Kota.

Status Kotapraja Ternate, sejak proklamasi sampai dengan tahun 1958, masing-masing dipimpin oleh beberapa orang Walikota yang antara lain : M.A.M SOLEMAN , Do USMAN SYARIFUDDIN , HIN DIAO dan J.A. WESPLAT



Fase Pemerintahan Kota Administratif Ternate 1982 – 1999

Pada masa pemerintahan Kecamatan Kotapraja Ternate, dalam perkembangannya telah menunjukan ciri-ciri perkotaan dan memenuhi ukuran baku untuk ditingkatkan status menjadi Kota Administratif . Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pada tahun 1976 mengirimkan team departemen dalam Negeri untuk mengadakan serangkaian survei ke kota Ternate dalam rangka pengumpulan data Rencana Kota seluruh Indonesia.

Sebagai kelanjutannya pada tanggal 24 Maret 1980, diadakan serangkaian penelitian oleh pejabat Direktorat Pengembangan Perkotaan Departemen Dalam Negeri (Ir. Kesmet) untuk melihat sampai sejauh mana kemungkinan kecamatan Kotapraja Ternate ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Ternate.

Hasil penelitian tersebut diatas dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135/1953/PUOD tanggal 20 Mei 1980 tentang peningkatan status Kotapraja Ternate menjadi Kota Administratif Ternate. Berdasarkan hasil penelitian tersebut oleh Bupati Kdh. Tingkat II Maluku Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Surat Keputusan No. KPTS 48/8-1/1980 tanggal 3 Juli 1980 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate, dan diperkuat dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara No. 1/KPTS/DPRD/MU/1980 tanggal 8 Juli 1980.

Dari serangkaian proses tersebut di atas maka oleh pemerintahan RI mengeluarkan Peraturan Pemerintahan No.45 tahun 1981 tanggal 3 Desember 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate (Lembaran Negara No.64 tahun 1981)

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1982 kota Administratisf Ternate diresmikan statusnya menjadi Kota Administratif Ternate oleh Mendagri (Bapak Amir Machmud) .

Kota Administratif Ternate pernah dijabat oleh beberapa orang Walikota yaitu :

· Tahun 1982 -1991 Walikota Drs. Thaib Armaiyn

· Tahun 1991 -1995 Walikota Drs.M. Hasan

· Tahun 1995 -1999 Walikota Drs. Syamsir Andili



Fase Pemerintahan Daerah Otonom Kota Ternate 27 April 1999 s/d sekarang

Kota Administratif Ternate pada masa kepemimpinan Walikota Drs. Syamsir Andili mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang .. maka tepatnya pada tanggal 7 Desember 1996 oleh Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili mengajukan Proposal berjudul ” Peningkatan Status Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate yang disampaikan kepada Bupati Kdh. Tingkat II Maluku Utara yang saat itu dijabat oleh Bapak Kol. Inf.Abdullah Assagaf mendapat tanggapan positif dan dukungan dari berbagai pihak.Setelah melalui serangkaian penelitian dan ekspose baik oleh Pemerintah Kota , Tim Peneliti dari Propinsi Maluku, maupun dari Departemen Dalam Negeri akhirnya melahirkan Undang Undang RI. Nomor 11 tahun 1999 tanggal 22 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri RI. Atas nama Presiden RI. Sekaligus melantik Bapak Drs. Syamsir Andili sebagai Penjabat Walikotamadya Kdh. Tingkat II Ternate. Konsekwensi ini telah menggiring Kota Ternate pada kemandirian berpemerintahan yang terpisah dari Kabupaten induknya ( Ma-luku Utara ) , maka pada tanggal 20 Mei 1999 telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Wilayah dari Bupati Kdh. Tingkat II Malu ku Utara Abdullah Assagaf kepada Walikotamadya Kdh. Tingkat II Ternate Drs.Syamsir Andili disaksikan Gubernur Maluku A.Latuconsiha bertempat di Halaman Upacara kantor Walikota Ternate.